Manajemen Strategis

BAB III

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA DALAM MANAJEMEN STRATEGIS

            Tanggung Jawab Sosial (Social Responbility) merupakan Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja atau suatu usaha bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya. Contohnya adalah : bertanggung jawab terhadap investor, untuk memaksimalkan profit, karyawan, konsumen, dan bisnis lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

Selain definisi diatas masih ada definisi lain mengenai CSR yakni  Komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya, dengan tujuan peningkatan kualitas hidup mereka (WBCSD, 2002).

Sedangkan menurut Commission of The European Communities, 2001, mendefinisikan CSR sebagai aktifitas yang berhubungan dengan  kebijakan- kebijakan perusahaan untuk mengintegrasikan penekanan pada bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan stakeholder .

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi tuntutan tak terelakan seiring dengan bermunculannya tuntutan komuniats terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komuniats yang berada di sekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas (stakeholders). Korporat yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity dan phylantrophy, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh korporat untuk menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan komunitas adalah melalui program community relations (CR). CR merupakan peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemashlahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CR juga merupakan cara berinteraksi dengan berbagai publik yang saling terkait dengan operasi organisasi. Selain CR, juga dikenal adanya program Community Development (CD). CD adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

3.1.  Tanggung Jawab Sosial Para Pengambil Keputusan Strategis

a.   Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan (Decision Making) melukiskan proses pemilihan suatu arah tindakan sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Tiipe-Tipe Keputusan Manajerial :

·   Keputusan terprogram (programmed decisions) adalah merupakan “keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Keputusan terprogram digunakan untuk mengatasi masalah yang rumit maupun yang sepele. Bila suatu masalah terjadi lagi dan jika unsur komponennya dapat ditentukan, diramalkan atau dianalisis, maka masalah tersebut dapat dipecahkan dengan pengambilan keputusan terprogram.

·   Keputusan tidak terprogram (nonprogrammed decisions) adalah keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau sedemikian penting sehingga memerlukan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terprogram. Kalau seseorang berada pada posisi yang lebih tinggi dalam heirarkhi organisasi, kemampuan untuk mengambil keputusan tidak terprogram menjadi lebih penting karena secara progresif lebih banyak keputusan tidak terprogram yang diambil. Karena alasan tersebut, kebanyakan program pengembangan manajemen berusaha meningkatkan kemampuan manajer untuk mengambil keputusan tidak terprogram, biasanya dengan mengajar mereka menganalisis masalah secara sistematik dan membuat keputusan yang nalar.

b.   Tanggung Jawab Perusahaan Bisnis

Dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat di mana bisnis menjadi bagiannya. Sejarah bisnis dan masyarakat secara jelas menunjukkan bahwa ketika bisnis mengabaikan tanggung jawabnya terhadap stakeholder, masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Organisasi bisnis harus mengenali semua tanggung jawab sosial mereka jika mereka ingin mempunyai otonomi yang sangat penting pengaruhnya bagi efektivitas dan efisiensi organisasi.

·   Pandangan Tradisional Friedman Mengenai Tanggung Jawab Bisnis

Alasan lain bagi praktik-praktik organisasi yang menimbulkan pertanyaan adalah perbedaan nilai antara manajemen puncak dan stakeholder kunci dalam lingkungan kerja. Beberapa pelaku bisnis percaya bahwa maksimimasi keuntungan adalah tujuan utama perusahaan mereka, sementara perhatian terhadap kepentingan kelompok merupakan tujuan penting lainnya, seperti merektut kelompok minoritas dan perempuan, atau keamanan dalam lingkungan mereka.

Ekonom Milton Friedman, dalam sarannya untuk kembali ke konsep ekonomi laissez-faire dengan sedikit aturan pemerintah, menolak konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Jika pelaku bisnis bertindak bertanggung jawab dengan memotong harga produk perusahaan untuk mencegah inflasi, menyediakan biaya untuk menanggulangi polusi, atau merekrut pengangguran, maka orang itu, menurut Friedman, menghabiskan uang pemegang saham bagi kepentingan masyarakat umum. Bahkan dengan ijin dari para pemegang saham atau dukungan untuk melakukan hal tersebut, pelaku bisnis masih bertindak berdasarkan motif-motif lain selain motif ekonomi, dan pada jangka panjang, akan merusak masyarakat yang hendak ditolong oleh perusahaan. Dengan mengambil beban biaya sosial, bisnis menjadi kurang efisien; baik harga meningkat untuk membayar kenaikan biaya, atau melakukan investasi pada aktiftas-aktifitas baru, usaha penelitian, pabrik dan peralatan menjadi tertunda. Hal tersebut berpengaruh negatif-mungkin bahkan fatal-terhadap efisiensi jangka panjang bisnis. Friedmen menganggap tanggung jawab sosial suatu bisnis sebagai "doktrin untuk menggulingkan pemerintahan secara mendasar" dan menyatakan bahwa "hanya ada satu tanggung jawab sosial bisnis- menggunakan sumber daya dan terlibat dalam aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan bisnis sepanjang hal tersebut berada dalam aturan main, yang dapat dikatakan, terlibat dalam persaingan terbuka dan bebas tanpa kejahatan penipuan".

Friedman yang mendukung perusahaan bebas di puji dan sekaligus di kritik. Pelaku bisnis cenderung setuju dengan Friedman karena pandangannya sesuai tidak hanya dengan kepentingan pelaku bisnis , tetapi juga dengan hirarki nilai-nilai mereka.Hal tersebut jelas sesuai dengan alasan yang di berikan oleh CEO Stride Rite untuk memindahkan produksi ke luar kota .

Secara keseluruhan, pelaku bisnis tampaknya memperhatikan kebutuhan sebagai stakeholder, tetapi membatasi tanggung jawab sosial mereka pada hal-hal yang secara jelas akan memanfaatkan perusahaan dalam hal peningkatan penjualan,pengurangan biaya , atau pengurangan aturan pemerintah.Pandangan yang sempit mengenai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat perupakan akibat konflik antara korporasi bisnis dan stakeholder tertentu dalam lingkungan kerjanya.

·   Empat Tanggung Jawab Sosial Menurut Carroll

Carroll menyatakan bahwa manajer organisasi bisnis memiliki empat tanggung jawab  yaitu ekonomi, hukum, etika dan kebebasan memilih (discretionary), yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

                                                                                   

Keempat tanggung jawab menurut carroll adalah sebagai berikut :

1.   Tanggung jawab ekonomi

Manajemen organisasi bisnis adalah memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar kreditur dan pemegang saham

2.   Tanggung jawab hukum

Ditentukan oleh pemerintah, dimana manajemen perusahaan diharapkan taat kepada hukum

3.   Tanggung jawab etika

Dari suatu manajemen organisasi adalah mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat pada umumnya mengharapkan perusahaan bekerjasama dengan pegawai dan komunitas di dalam membuat rencana pemecatan, bahkan sekalipun tidak ada hukum yang menuntut hal tersebut. Orang-orang yang terpengaruh akan sangat putus asa jika manajemen organisasi tidak dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. 

4.   Tanggung jawab kebebasan memilih

Sebaiknya kewajiban yang oleh perusahaan diasumsikan murni bersifat suka rela. Sebagai contoh cinta sesama, kontribusi, pelatihan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, dan yang menyediakan pusat-pusat pemeliharaan . Perbedaan antara etika dan tanggung jawab kebebasan memilih adalah beberapa orang berharap organisasi memenuhi tanggung jawab kebebasan memilih, sedangkan banyak orang berharap organisasi memenuhi etika.

Dari keempat tanggung jawab tersebut, tanggung jawab ekonomi dan hukum dinilai sebagai tanggung jawab dasar yang harus dimiliki perusahaan. Setelah tanggung jawab dasar terpenuhi maka perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya yakni dalam hal etika dan kebebasan memilih.

Empat tanggung jawab dituliskan berdasarkan tingkat pentingnya. Perusahaan bisnis, pertama-tama harus membuat keuntungan untuk memuaskan tanggung jawab ekonominya. Agar dapat terus bertahan, perusahaan harus memenuhi hukum, dengan demikian ia memenuhi tanggung jawab hukumnya. Setelah tanggung jawab dasar terpenuhi, perusahaan harus berusaha memenuhi tanggung jawab sosialnya. Perusahaan kemudian dapat memenuhi tanggung jawab etika dengan melakukan hal-hal yang bernilai tetapi tidak ada dalam hukum. Setelah memenuhi tanggung jawab etika, perusahaan dapat menfokuskan diri pada tanggung jawab kebebasan memilih -tindakan sukarela yang tidak dianggap penting oleh masyarakat. Contoh tanggung jawab kebebasan memilih adalah proyek pilot Volkswagen untuk merancang mobil untuk dirakit ulang dan didaur ulang.

·   Alasan-alasan untuk Menjadi Tanggung Jawab Secara Sosial

Argumen-argumen yang berkaitan dengan perilaku manjemen perusahaan bisnis dalam hal tanggung jawab sosial dapat diringkas menjadi :

1.   Moralitas : Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa mengharapkan balas jasa.

2.   Pemurnian Kepentingan Sendiri : Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3.   Teori Investasi : Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan  mencerminkan kinerja keuangan perusahaan.

4.   Mempertahankan otonomi : Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada didalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen.

c.   Berkelanjutan : Lebih dari Lingkungan

Sebagai suatu istilah, sustainabililty dapat mencakup lebih dari sekedar keprihatinan ekologi dan lingkungan alam. Ekologi, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara manusia dan alam lingkunganya banyak dipengaruhui oleh proses produksi. Sebagai contoh maraknya penebangan hutan sebagai bahan dasar industry perkayuan. Perburuan kulit ular yang diperuntukan industry kerajinan kulit. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun racun yang merusak alam sekitar.

Aktivitas bisnis terutama sektor industri, seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Dalam berbagai proses produksi dihasilkan gas polutan atau limbah bentuk padat dan cair. Dampak dari pelimbahan yakni merosotnya mutu lingkungan yang secara langsung menyebabkan merosot pula mutu hidup masyarakat sekitarnya. Udara yang dihirup menjadi tercemar. Selain itu, limbah banyak berupa racun yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Jika kasus pelimbahan dan polutan sudah tak terkendalikan lagi, maka sudah menunjukkan terjadinya penyimpangan etika bisnis dan degredasi tanggungjawab sosial dari pelaku-pelaku bisnis. Padahal biaya kompensasi untuk merehabilitasi lingkungan yang rusak jauh lebih mahal, juga biaya itu hanya sebagian kecil saja yang ditanggung pelaku bisnis, sebagian besar lainnya justru ditanggung oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, atau subsidi dari pemerintah.

Ternyata, berbagai aktivitas bisnis memerlukan filosofi bisnis, yakni etika bisnis dan tanggungjawab sosial, yang harus benar-benar di realisasikan, antara lain untuk meredam terjadinya dampak internal atau eksternal yang negatif. Dengan diterapkannya etika bisnis yang disertai tanggungjawab sosial, bisnis akan tumbuh dan berkembang karena terciptanya iklim dan lingkungan yang kondusif. Bisnis dalam kondisi yang demikian diharapkan bisa memacu terjadinya pemerataan.

Organisasi seperti Comptronix hidup dalam sosial dan etika. Mereka hidup karena masyarakat atau karena segmennya membutuhkan produk atau jasa tertentu, dan mereka dapat terus hidup secara relatif tidak terjadi pemeriksaan sepanjang mereka bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dan menyatakan perannya terhadap masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, manajemen harus terus-menerus peduli terhadap variabel-variabel dan kekuatan-kekuatan dalam lingkungan kerja perusahaan dan lingkungan sosial yang lebih besar.

d.   Perusahaan Stakeholders

Konsep bahwa bisnis harus bertanggung jawab secara sosial merupakan seruan dengan pertanyaan "Bertanggung jawab kepada siapa?"

Lingkungan kerja meliputi sejumlah besar kelompok dengan berbagai kepentingan dalam aktivitas organisasi bisnis. Kelompok itu disebut stakeholder karena mereka mempunyai kepentingan langsung - mereka mempengaruhi atau dipengaruhi - dalam pencapaian tujuan perusahaan. Apakah seharusnya perusahaan hanya bertanggung jawab kepada kelompok tersebut, atau apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab yang sama kepada mereka semua ?

Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh Strike Rite, kecenderungan perusahaan bisnis di Amerika Utara untuk memindahkan aktivitas pemanufakturannya ke negara-negara dengan upah rendah, telah menciptakan kebencian, tidak hanya diantara anggota serikat tetapi juga diantara karyawan dan stake holder bukan karyawan. Untuk memuaskan satu kelompok orang katakanlah pemegam saham, manajemen akan menciptakan masalah dengan kelompok kepentingan yang lain. Reaksi negatif akan semakin hebat khususnya jika ada operasi perusahaan asing atau kontraktor yang menyalahgunaan pekerja, dan memberi upah  yang tidak cukup untuk kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan.

Semakin banyak kritik ditujukan terhadap peningkatan kekayaan pemegang saham sebagai tujuan utama aktivitas bisnis. Dalam bukunya Tyranny of Bottom Line: Holding Corporations Accountable, Ralp Estes menunjukkan bahwa selain pemegang saham, ada banyak pihak yang melakukan investasi besar dalam suatu bisnis. Para investor tersebut adalah pekerja, pelanggan, dan para pembayar pajak komunitas yang mendukung perusahaan. Estes mengatakan "investor yang terlupakan itu disebut stakeholder, dan mereka memiliki utang secara akuntansikarena mereka  melakukan investasi yang sangat besar dengan memberikan sumber daya yang bernilai, yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga pekerjaan mereka, karir, dan kadang-kadang hidup mereka kepada perusahaan.

Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder (analisis pemangku kepentingan)  adalah identifikasi dan evaluasi perusahaan stakeholder, ini dapat dilakukan dalam proses tiga langkah yaitu :

-   Langkah pertama dalam analisis pemangku kepentingan adalah mengidentifikasi stakeholder utama, mereka yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan yang memiliki daya tawar yang cukup untuk secara langsung mempengaruhi kegiatan perusahaan. Stakeholder utama secara langsung dipengaruhi oleh korporasi dan biasanya termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, stakeholder, dan kreditur. Aspek sosial dari tanggung jawab sosial ini terkait dengan stakeholder korporat yaitu pemerintah, NGO dan organisasi sejenis, konsumen beserta keluarga, karyawan dan keluarga, investor, rekan bisnis, dan komunitas lokal. Stakeholder tersebut mengharapkan korporat bertindak penuh tanggung jawab (membawa keuntungan bagi mereka) dan masyarakat luas pada umumnya. Jika harapan tersebut tidak terwujud, dapat saja stakeholders melakukan tindakan yang dapat mengancam kesuksesan korporat dalam menjalankan operasi/bisnisnya.

-   Langkah kedua,  dalam analisis stakeholder adalah mengidentifikasi stakeholder sekunder - mereka yang hanya memiliki saham tidak langsung pada perusahaan tetapi juga dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Ini biasanya termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM seperti greenpeace), aktivis, masyarakat lokal, asosiasi perdagangan, pesaing, dan pemerintah. Karena hubungan korporasi dengan masing-masing stakeholder biasanya tidak termasuk dalam setiap perjanjian tertulis atau lisan, ada ruang untuk kesalahpahaman. Seperti dalam kasus LSM dan aktivis, sebenarnya bisa ada hubungan tetapi tidak sampai masalahnya berkembang- biasanya dibesarkan oleh stakeholder. Dalam melakukan kegiatan, stakeholder tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi responsibilitas ekonomi atau hukum. Selain dari pesaing, stakeholder sekunder biasanya tidak dipantau oleh perusahaan dalam mode sistematis. Sebagai hasilnya, hubungan biasanya didasarkan pada seperangkat asumsi yang perlu dipertanyakan tentang kebutuhan masing-masing dan keinginan. Meskipun stakeholder mungkin tidak secara langsung mempengaruhi profitabilitas jangka pendek perusahaan, tindakan mereka bisa menentukan reputasi sebuah perusahaan dan dengan demikian perusahaan memerlukan kinerja jangka panjang.

-   Langkah ketiga, dalam analisis stakeholder adalah untuk memperkirakan efek pada setiap kelompok stakeholder dari setiap keputusan strategis tertentu. Karena kriteria keputusan utama biasanya ekonomi, ini titik di mana pemangku kepentingan sekunder mungkin diabaikan atau diabaikan sebagai tidak penting. Untuk sebuah perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya etis atau discretionary, serius harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pemangku kepentingan sekunder dalam setiap keputusan strategis. Sebagai contoh, berapa banyak kelompok stakeholder tertentu akan kehilangan atau mendapatkan? apa alternatif lain yang mereka miliki untuk menggantikan apa yang mungkin hilang.

e. Masukan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Perusahaan berdiri dan berkembang di dalam masyarakat tentunya dalam perkembangan tersebut tidak hanya mulus dan tanpa adanya masalah dalam keseharian berjalannya perusahaan. Terkadang timbul tekanan-tekanan baik dari luar perusahaan ataupun dari dalam perusahaan. Tekanan ini sifatnya tidak selalu buruk, terkadang tekanan justru memberikan peluang bagi perusahaan untuk terus berkembang dan membesarkan perusahaan.

Argumen bahwa perusahaan menempatkan kepentingan stakeholder diatas kepentingan shareholder bisa jadi benar, asalkan definisi dari stakeholder juga jelas. Sebenarnya pemegang saham adalah bagian dari stakeholder, bukan sesuatu yang terpisah. Namun shareholder adalah pemangku kepentingan utama. Karena apa? Karena pemegang saham menanamkan modalnya dalam perusahaan dimana sekaligus juga menanggung risiko kehilangan modalnya. Sedangkan pemangku kepentingan lainnya, tidak secara langsung memiliki keterkaitan dalam penyertaan modal perusahaan.

Stakeholder Value Perspective mengutamakan tanggung jawab di atas profitabilitas dan melihat organisasi terutama sebagai koalisi untuk melayani semua pihak yang terlibat. Pendukung Stakeholder Value percaya bahwa sukses suatu organisasi seharusnya diukur dengan kepuasan diantara seluruh stakeholder dan melihat manajemen stakeholder sebagai alat dan tujuan. Mereka percaya bahwa tanggungjawab sosial (social responsibility) adalah urusan perusahaan dan klaim masyarakat paling baik dilayani dengan mengejar kepentingan bersama dengan intensi meningkatkan kekayaan bersama. Pendukung perspektif ini menolak memberi pemegang saham klaim moral yang lebih tinggi pada organisasi daripada pemberi sumberdaya lainnya. Mengakui klaim moral oleh stakeholder lainnya (selain pemegang saham) berarti memasukkan nilai selain nilai keuangan ke dalam spektrum apa yang harus dikejar oleh organisasi.

Manajemen stakeholder bukan hanya instrumental dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham, namun normative. Karena memiliki karyawan yang bermotivasi tinggi dan membina kepercayaan tinggi dari seluruh pihak yang berhubungan dengan perusahaan, mengejar kepentingan bersama dari seluruh stakeholder tidak hanya lebih adil, namun juga memaksimalkan kekayaan masyarakat (social wealth).

3.2.  Etika Pengambil Keputusan

            Etika  berhubungan dengan nilai-nilai internal  yang merupakan bagian dari budaya perusahaan dan membentuk keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial  yang berhubungan dengan  lingkungan eksternal.  Praktek bisnis yang etis atau tidak etis  biasanya mencerminkan nilai-nilai, sikap, keyakinan dan pola  perilaku dari budaya organisasi , maka etika adalah masalah organisasi sekaligus masalah pribadi.

            Hampir semua dilema etika melibatkan suatu konflik antara kebutuhan sebagian dan keseluruhan - individu versus organisasi, organisasi versus masyarakat.  Contoh, haruskah sebuah perusahaan menerapkan pengujian alkohol dan obat-obat terlarang untuk para karyawan yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi, tetapi mengurangi kebebesan individu karyawan.

            Mengembangkan kode etik merupakan cara yang bermanfaat untuk mempromosikan perilaku etis. Sekitar separuh dari perusahaan di AS sekarang menggunakan kode etik. Sebagian besar manajer setuju bahwa kode etik perusahaan dan pelatihan mengenai etika akan membantu mereka memahami isu-isu etika dan mengarahkan aktivitas keseharian mereka.

a.  Beberapa Alasan untuk Perilaku Tidak  Etis

Beberapa perusahaan menggunakan tindakan-tindakan yang dipertanyakan, tindakan tidak etis atau tidak legal. Mereka menyatakan sisi gelap pembuatan keputusan perusahaan dan mendukung pihak-pihak yang menyukai peraturan-peraturan pemerintah, dan kurang menghargai otonomi bisnis. Tanpa ragu, manajemen puncak dari beberapa perusahaan membuat keputusan yang lebih menekankan pada keuntungan jangka pendek atau keuntungan pribadi, daripada usaha untuk menjalin hubungan jangka panjang pemerintah, masyarakat lokal, pemasok, pelanggang dan pekerja. Selama tahun 1980, 11 persen perusahaan terbesar di AS dinyatakan bersalah karena suap, penipuan, penghindaran pajak, atau dalam penetapan harga.

Praktik-praktik yang dipertanyakan itu diteliti dalam masa-masa sekarang salah satunya : Kejahatan penipuan, suap, atau dalam hal penetapan harga di perusahaan-perusahaan pada semua ukuran dan lokasi ( sebagai contoh , perusahaanpesawat terbang menjual komponen-komponen rusak dan dengan harga yang berlebihan, PharMor's mengubah laporan keuangannya untuk meningkatkan pendapatan; Fiat menyuap para politikus Italia; dan Drexel Burnham Lamberts terlibat dalam mail, wire, dan kejahatan penipuan keamanan)

-   Relativisme Moral

Tantangan serius bagi penelitian mengenai etika dan perilaku-perilaku etis merupakan doktrin relativisme moral. Secara singkat, relativisme moral mengatakan bahwa moral bersifat relatif pada beberapa pribadi, sosial atau standar budaya, dan tidak ada standar yang lebih baik dibanding standar lainnya.

Pada waktu tertentu, sebagian besar manajer mungkin menggunakan satu dari empat tipe relativisme. Adapun ke empat tipe relativisme :

1.   Naive Relativism, yakni keyakinan bahwa semua keputusan moral adalah sangat pribadi dan individu memiliki hak untuk menjalani hidupnya.

2.   Role Relativism, yakni melakukan peran sosial disertai dengan kewajiban hanya pada peran tersebut,

3.   Social Group Relativism, yakni kepercayaan bahwa moralitas adalah suatu hal yang menyertai norma-norma suatu kelompok.

4.   Cultural Relativism, yakni bahwa moralitas tergantng pada budaya tertentu dalam masyarakat tertentu.

-   Tingkat Pekembangan Moral Menurut Kohlberg

Selain faktor-faktor situasional seperti pekerjaan itu sendiri, supervisi, dan budaya organisasi, perilaku etis seseorang dipengaruhi oleh tahap perkembangan moral dan ciri-ciri kepribadian lainnya. sama seperti hirarki kebutuhan Maslow, perkembangan moral terbentuk dari keinginan pribadi untuk memperhatikan nilai-nilai universal.

Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral individual seseorang berjalan melalui tiga tahap :
1.   Tahap Preconventional : memiliki ciri perhatian terhadap diri sendiri
2.   Tahap terhadap Conventional : ditandai dengan perhatian terhadap hukum dan norma-norma masyarakat
3.   Tahap Principled : memiliki ciri ketaatan pribadi moral internal.

b. Mendorong Perilaku Etis

Carroll menyatakan bahwa jika perusahaan bisnis gagal menyatakan tanggung jawab kebebasan memilih atau tanggung jawab etika, masyarakat (melalui pemerintah) akan bertindak, yaitu dengan membuat tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab hukum. Akibatnya perusahaan mungkin akan semakin sulit memperoleh kuntungan dibanding jika perusahaan dengan suka rela menerima tanggung jawab etika dan tanggung jawab kebebasan memilih.

-   Kode Etik

Mengembangkan kode etik merupakan cara yang bermanfaat untuk mempromosikan perilaku etis. Sekitar separuh mulai dari perusahaan di AS sekarang menggunakan kode etik. Sebagian besar manajer setuju bahwa kode etik perusahaan dan pelatihan mengenai etika akan membantu mereka memahami isu-isu etika dan mengarahkan aktivitas keseharian mereka.

Menurut  laporan dari The Business Rountable, asosiasi CEO dari 200 perusahaan besar di AS, kode etik merupakan hal yang penting karena kode tersebut :

1.   Menjelaskan harapan perusahaan terhadap pekerja pada berbagai situasi

2.   Menjelaskan bahwa perusahaan mengharapakan pekerjanya mengetahui dimensi-dimensi etika dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan.

-   Pedoman untuk Perilaku Etika

Etika didefinisikan sebagai konsesus mengenai standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan, perdagangan, atau profesi. Moralitas, sebaliknya adalah ajaran-ajaran perilaku personal berdasarkan agama atau filosofi. Hukum adalah perundang-undangan resmi yang mengijinkan atau melarang perilaku tertentu dan mungkin dapat atau tidak dapat mendorong etika atau moralitas.

Titik awal untuk paraturan etika adalah dengan mempertimbangkan tiga pendekatan dasar terhadap perilaku etis : utilitarian, hak-hak individual, dan peradilan.

Adapun tiga pendekatan dasar terhadap perilaku etis yaitu :

1.  Pendekatan manfaat (utilitarian approach)

Konsep etika yang menyatakan bahwa perilaku-perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Dengan pendekatan ini, seorang pengambil keputusan diharapkan untuk mempertimbangkan akibat dari setiap alternatif yang diambil terhadap semua pihak. Pendekatan utilitarian : tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut.

2.  Pendekatan individualisme (individualism approach)

Konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah normal jika mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar.Para individu menghitung manfaat jangka panjang terbaik yang mereka peroleh sebagai ukuran dari keberhasilan sebuah keputusan. Pendekatan hak-hak individual : kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dalam semua keputusan.

3.  Pendekatan keadilan (justice approach)

Pendekatan Peradilan : pemahaman bahwa pembuatan keputusan harus wajar, adil dan tidak bias dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian bagi individual dan bagi kelompok. Konsep etika yang menyatakan bahwa keputusan – keputusan mooral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran dan sikap tidak memihak.

c.  CSR dan Isu di Sekitarnya

Beberapa bidang yang biasanya berada di bawah payung CSR adalah masalah lingkungan hidup, HAM, kewarganegaraan, kepentingan skareholders, dan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan terhadap isu apa yang akan diangkat dalam program CSR tentunya disesuaikan dengan karakter dan positioning korporat. Pemilihan isu yang relevan akan memperkuat reputasi, sebaliknya pemilihan isu yang tidak relevan akan membuang-buang dana. Selain itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu CSR adalah aspirasi dari komunitas yang diketahui melalui needs assesment. Pengetahuan akan kebutuhan komunitas, menjadi dasar dalam penyusunandan pemilihan isu yang akan dicanangkan melalui program CSR.

1.  CSR dan Isu Lingkungan

CSR dan pembangunan keberlanjutan menjadi sangat penting, jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Tuntutan untuk melakukan CSR menjadi tak terelakkan, ketika fakta menunjukkan bahwa konsumsi korporat terhadap penggunaan SDA mencapai lebih dari 30 persen dari apa yang dapat disediakan oleh alam/lingkungan.

Dunia kini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hutan tropis semakin menipis, kepunahan binatang langka, polusi udara, dan perubahan iklim. Penghematan dalam penggunaan SDA dan pemakaian bahan daur ulang, sangat berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membuat usaha di daerah bersangkutan tetap dapat berlanjut. Tujuan dari kegiatan CSR terkait pada pengurangan dampak buruk korporasi, dan penggunaan SDA sesuai dengan kapasitas alam.

 Berikut adalah sejumlah fokus isu yang dapat dijadikan pilihan dalam penyusunan program CSR :

-   Global Warming

Pemanasan global merupakan dampak atas terperangkapnya panas matahari di dalam atmosfir bumi. Kondisi ini berakibat pada meningkatnya suhu permukaan bumi yang berekses pada sejumlah hal, seperti menvairnya lapisan es di kutub hingga perubahan iklim. Lembaga bisnis, sebagai salah satu penyumbang terjadinya global warming, wajib turut andil dalam menangani masalah ini. Misalnya seperti program Green and Clean yang dipelopori oleh Unilever. Program ini dikemas dalam bentuk festival yang bertujuan untuk mengedukasi semua lapisan masyarakat tentang cara mengurangi dampak pemanasan global dan menumbuhkembangkan pola hidup ramah lingkungan.

-   Kesehatan

Kondisi perekonomian yang lemah ditandai dengan masih banyaknya rakyat miskin, menjadikan isu kesehatan sebagai pusat perhatian yang tak boleh terlewatkan. Kegiatan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan mutlak dilakukan. Aktivitas CSR seperti yang dilakukan Lifebouy dengan kampanye cuci tangan patut dijadikan contoh oleh perusahaan lain.

-   Pelestarian hutan tropis

Kebakaran dan pembalakan liat merupakan segelintir masalah yang senantiasa menghantui dunia perhutanan Indonesia. Indonesia yang sempat dijuluki zamrud khatulistiwa kini menjadi negara pengekspor asap ke negara tetangganya. Sejumlah pengamat kehutanan memprediksi, jika kebakaran dan pembalakan liar ini terjadi terus-menerus tanpa penanganan yang serius bisa dalam 30 tahun ke depan hutan Indonesia akan ludes.

-   Penghematan air

Air disejumlah negara di Amerika, Eropa, dan Australia kian susut. Gerakan pembatasan penghematan air melalui regulasi yang tegas dipraktikan oleh pemerintah di negara-negara tersebut bahkan sampai pada pembatasan waktu untuk konsumsi keseharian seperti mandi, cuci mobil, dan menyiram tanaman. Meskipun kondisi semacam itu belum terjadi di Indonesia, bukan tidak mungkin suatu saat hal yang sama akan terjadi apabila kebiasaan penggunaan air yang berlebihan seperti sekarang.

2.  CSR dan Isu Sosial

Program CSR juga dapat ditujukan untuk aktivitas edukasi terhadap perempuan. Edukasi terhadap perempuan ini dimulai dari sejumlah program yang berbasis pada kesetaraan gender dalam perilaku organisasi dan produk kebijakan perusahaan. Sejumlah kebijakan perusahaan yang mengutamakan hak-hak pekerja perempuan, melindungi mereka dari potensi pelecehan seksual di tempat kerja, serta menjamin keselamatan pekerja lembur perempuan melalui pemberian pelatihan bagaimana mempertahankan diri dari kejahatan sosial di masyarakat. Selain itu, isu sosial tentang penyadaran tentang potensi, gejala, dampak dan solusi masalah kekerasan dalam rumah tangga juga mendorong perempuan untuk dapat lebih asertif dalam mengutarakan pemikiran, ide, dan harapannya dalam relasi antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah private (keluarga) maupun publik (di tempat kerja). Kemudian, tingginya angka kematian ibu hamil dan anak di Indonesia akibat kurang asupan gizi dan perilaku hidup serta standar kesehatan yang rendah dapat dijadikan sebagai sebuah isu dalam program CSR. Selain hal tersebut doatas, perhatian pada usaha-usaha pelestarian budaya lokal juga dapat dijadikan alternatif dalam pemilihan isu program CSR.

3.  CSR dan Isu Ekonomi

Terdapat tiga hal di mana CSR ikut berpengaruh dalam perekonomian, yaitu

-   Pendanaan dan investasi 
    Kedua hal ini terkait dengan shareholders. Shareholders dapat memengaruhi korporat   
    melalui sejumlah aset yang dimilikinya. Ada yang mengatakan bahwa seseorang  
    berinvestasi untuk menciptakan kehidupan dimana mereka berada.

-   Etika bisnis dan korupsi

Korporasi tidak akan berjalan baik tanpa didukung kekuatan manajemen yang baik. Salah satunya, adalah dengan meminimalisasi terjadinya penyimpangan dan korupsi. Tak hanya itu, korporat juga mesti keluar dari mindset pribadinya untuk dapat menjalankan usahanya sesuai dengan etika bisnis.